Banggar DPR meminta perhutanan sosial harus mendapatkan perhatian dalam RAPBN 2018. Hal itu sejalan dengan agenda prioritas proyek pemerintah di tahun 2018 untuk percepatan redistribusi lahan melalui program perhutanan sosial.

Ada sejumlah individu dan perusahaan yang menguasai hingga ratusan ribu hektar tanah.